Perang Aceh
Setelah Perang Padri berakhir, pada tahun 1873 di Sumatera berkobar lagi perlawanan terhadap Belanda yakni Perang Aceh.
Penyebab terjadinya Perang Aceh terutama karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah ini. Sebelumnya, mereka tidak berani menduduki Aceh karena terikat Traktat London 1824.
Traktar London II itu mewajibakan Belanda menghormati kedaulatan Aceh.
Namun setelah terjadi Traktat Sumatera tahun 1871 sebagai perbaikan Traktat London II, Belanda bebas meluaskan wilayahnya ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh
Sebagaimana dikemukakan oleh Poesponegoro et al. (2010 :285), bahwa :“Kekhawatiran Aceh semakin meningkat ketika pada tahun 1871 Belanda dan Inggris mencapai persetujuan dan menandatangani suatu perjanjian yang disebut traktat sumatra. Menurut perjanjian ini orang Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya di seluruh Sumatra, termasuk ke Aceh yang selama ini tikak boleh diganggu kedaulatanya”.
Dengan terjadinya traktat tersebut, Belanda khawatir kalau Aceh jatuh ke tangan bangsa asing lain seperti Turki, Italia, Perancis atau Amerika.
Sesudah tersiar kabar bahwa Aceh mengadakan hubungan dengan Amerika, maka pemerintah Belanda mengirimkan Nieuwenhuisen (komisaris Belanda) ke Aceh, untuk menuntut, supaya Aceh mengakui kekuasaan Belanda.
Perundingan-perundingan yang diadakan tak berhasil. Dari sebab itu Belanda menyatakan perang kepada Aceh.
Pada tahun 1873 Belanda mengirimkan ekspedisi pertama dengan 3193 prajurit dipimpin oleh Jenderal Kohler. Setelah beberapa lama terjadi tembak menembak di daerah pantai, pasukan Aceh mengundurkan diri dan berkubu di sekitar Mesjid Raya.
Belanda langsung menyerbu Mesjid Raya dengan tembakan-tembakan meriam, sehingga mesjid itu terbakar. Pasukan Aceh mundur dan Mesjid Raya diduduki Belanda.
Namun pasukan Aceh berhasil menembak Jenderal Kohler sehingga tewas, sehingga pimpinan tentara Belanda diambil alih oleh Kolonel van Dalen dan menarik diri dari Mesjid Raya.
Pasukan Aceh melakukan konsolidasi di sekitar istana Sultan Mahmudsyah. Pasukan-pasukan itu terus digerakkan untuk melakukan serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda. Dengan demikian usaha Belanda untuk menundukkan Aceh dengan serangan terbuka mengalami kegagalan, sehingga Belanda memilih memblokade Aceh.
Ketika itu muncullah tokoh-tokoh pemimpin seperti Panglima Polem, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Cik di Tiro, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nya’ Din, dan masih banyak pemimpin Aceh lainnya yang memimpin perlawanan di daerahnya masing-masing.
Dalam ekspedisi kedua (1874), digerakkanlah 8000 prajurit Belanda dengan pimpinan Jenderal J. van Swieten menyerbu Aceh.
Sasaran utama adalah istana Sultan Mahmudsyah. Istana itu berhasil direbut Belanda, lalu dijadikan pusat pemerintahan Belanda di daerah yang disebut Kotaraja.
Belanda lalu memproklamasikan bahwa Aceh sudah berada di bawah kekuasaan Belanda.
Sementara itu Sultan Mahmudsyah meninggal, dan baru 10 tahun kemudian diganti oleh anaknya, Sultan Muhammad Daudsyah.
Ia memerintah dibantu oleh dewan Mangkubumi, dan pusat pemerintahannya berada di daerah pengungsian, serta berpindah-pindah untuk menghindari penyergapan Belanda.
Walaupun perlawanan panglima-panglima dan hulubalang-hulubalang lebih kuat dari sangkaan Belanda, tetapi tentara Belanda yang dipersenjatai lebih lengkap, di bawah pimpinan Jenderal van der Heyden (Jenderal Buta), akhirnya dapat menguasai Aceh Besar (1879) .
Pemerintah Belanda menyangka bahwa dengan peristiwa ini perang Aceh benar-benar berakhir. Dari sebab itu pemerintrahan militer diganti dengan pemerintahan sipil.
Perhitungan itu salah. Sebab tak lama kemudian perlawanan menghebat kembali, sehingga terpaksa pemerintah sipil diganti dengan pemerintah militer.
Untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda memisahkan daerah Aceh sebelah utara dari Aceh sebelah selatan, sedangkan pantai laut dijaga oleh angkatan laut Belanda.
Siasat ini disebut konsentrasistelsel, yaitu daerah yang dikuasai Belanda dimakmurkan agar orang-orang Aceh yang melakukan perlawanan meletakkan senjata dan kembali ke daerah yang aman dan makmur itu.
Dalam perkembangannya, siasat tersebut gagal, sebab pagar kawat berduri sebagai daerah pembatas tersebut sering dirusak kaum gerilya dan penjaganya mati terbunuh.
Sementara itu Teuku Umar yang sudah menyerah kepada Belanda (1893) pada tahun 1896 kembali melawan Belanda setelah berhasil membawa banyak senjata Belanda.
Dalam kondisi sulit ini muncullah seorang ahli bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam Dr. Snouk Hurgronye sebagai penasehat dalam urusan pemerintahan sipil.
Ia mempelajari bahasa, adad istiadat, kepercayaan dan waktu orang-orang Aceh.
Dari hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari kepala-kepala yang ada di bawahnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengaruh kaum ulama pada rakyat adalah sangat besar. Karena itu dirasa sulit untuk menundukkan rakyat yang berkeyakinan agama yang kuat sepeti rakyat Aceh itu.
Berdasarkan hasil penelitian itu, lalu dilakukan langkah-langkah yang jitu, yaitu dengan menggunakan taktik memecah belah kekuatan yang ada di kalangan rakyat Aceh.
Kaum ulama yang memimpin pertempuran harus dihadapi dengan kekuatan senjata, sedangkan para bangsawan dibuka kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok pamongpraja di lingkungan pemerintah Belanda.
Untuk menghadapi kaum ulama, Belanda melakukan serangan habis-habisan. Jenderal van Heutz membentuk pasukan marsose (istimewa) untuk mengejar tentara Aceh sampai tertangkap atau terbunuh.
Sewaktu menyerbu kedudukan Belanda di Meulaboh (1899), Teuku Umar gugur.
Sebagaimana dikemukakan oleh Poesponegoro et al. (2010 :300), bahwa : “Pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda menyerang markas pertahanan Teuku Umar dan Gugurlah pemimpin Aceh...”.
Panglima Polem terus melakukan perlawanan di daerah bagian timur. Pihak Belanda terus berusaha untuk menangkapnya tetapi sulit. Oleh karena itu pihak Belanda menggunakan taktik baru, yakni dengan mengadakan penculikan isteri Sultan.
Dengan mengadakan tekanan-tekanan yang keras akhirnya Sultan Muhhamad Dawud menyerah kepada Belanda tahun 1903.
Dalam upayanya untuk menangkap Panglima Polem, Belanda juga menggunakan siasat menangkap isteri, ibu dan anak-anak Panglima Polem sambil menekan terus menerus terhadapnya.
Setelah mengalami tekanan yang berat, maka akhirnya Panglima Polem menyerah pada tahun 1903 pula.
Sebagaimana dikemukakan oleh Poesponegoro et al. (2010 :306), bahwa : “...panglima Polem dengan sisa pasukannya yang berjumlah 150 orang terpaksa menyerah kepada belanda pada tanggal 6 September 1903”
Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh itu, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor, dan di lain pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu.
Sekalipun demikian perlawanan rakyat Aceh boleh dikatakan merupakan perlawanan yang paling lama dan yang paling besar selama abad ke-19.
Dalam rangka untuk memastikan kemerosotan perlawanan Aceh, pada tahun 1904 Jenderal van Daalen melakukan ekspedisi lintas pedalaman, khususnya antara Gayo dan Alas.
Dalam ekspedisi tersebut pasukannya memang tidak mendapatkan perlawanan suatu apa sehingga pada tahun 1904 itu pula perlawanan Aceh dinyatakan berakhir.
Namun perlawanan masih berlangsung terus, secara perseorangan maupun dalam kelompok; hanya semakin lama semakin terpencil sifatnya.
Setelah perlawanan Aceh berakhir, maka daerah Aceh dibagibagi dalam swapraja-swapraja.
Mereka diikat oleh pemerintah Belanda dengan jalan menandatangi pelakat pendek, suatu perjanjian yang menerangkan dengan singkat:
- Tiap-tiap swapraja harus mengakui kekuasaan pemerintah Belanda.
- Suatu swapraja tidak boleh mengadakan hubungan dengan pemerintah asing lainnya.
- Perintah pemerintah Belanda harus dijalankan.
Di atas telah digambarkan bagaimana daerah-daerah di Indonesia satu persatu jatuh ke tangan Belanda. Dengan berbagai cara, rakyat Indonesia di berbagai daerah berusaha terus untuk bertahan.
Bila semua raja-raja di Indonesia memiliki armada-armada niaga yang besar, maka setelah kerajaannya ditundukkan oleh Belanda, maka armada-armadanya segera ditumpas oleh Belanda.
Di samping itu, peraturan Belanda yang monopolitis mengakibatkan terdesaknya ke sudut kebebasan perdagangan rakyat Indonesia.
Karena berjuang untuk kelangsungan hidupnya, rakyat yang hidup di pantai-pantai selalu berusaha menerobos monopoli Belanda.
Tindakan seperti itu oleh Belanda disebut perdagangan gelap atau penyelundup.
Namun demikian, tindakan-tindakan rakyat Indonesia tersebut jelas merupakan bentuk perlawanan yang tak henti-hentinya terhadap imperialisme Barat.
[.....]
No comments:
Post a Comment